Skripsi Gratis Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah

Download Skripsi Gratis ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAKSI

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, etlsien, dan mampu mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD di Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2001-2005. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan yang dilakukan di BKD Kabupaten Sukoharjo

Metode Penelitian adalah Deskriptif Komparatif, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi tiskal, indeks kemempuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 7,88% masih berada diantara 0% - 25% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan Dalam Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal hanya memiliki rata-rata 6,80%. hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kabupaten Sukoharjo masih rendah dalam melaksanakan otonominya. Berdasarkan rasio IKR rata-rata hanya sebesar 9,75 %, ini artinya PAD memiliki kemampuan  yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Pada Rasio Keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan. Sedangkan dalam Rasio Pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami peningkatan disetiap tahunnya yang disebabkan bertambahnya pajak dan retribusi daerah.

Dengan melihat hasil analisis diatas, perkembangan keuangan di Kabupaten Sukoharjo disektor Keuangan masih kurang. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan PAD baik secara ekstensifikasi yaitu pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari, sedangkan secara intensifikasi dengan memeperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak.

Kata Kunci: Pemerintah daerah, otonomi daerah, Keuangan daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Organisasi  pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba.

Apabila dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga / organisasi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

Dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga pemerintah membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonominya. Akan tetapi, karena sifat lembaga pemerintahan berbeda dari sifat perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka sifat akuntansi pemerintahan berbeda dari sifat akuntansi perusahaan. Dengan adanya akuntansi pemerintahan maka pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  serta Undang-Undang No. 25 tahun 1999 jo Undang-Undang  No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, terutama kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Tujuan pemberian keuangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial.

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah di berbagai bidang untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Menggantikan system pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunannya di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah.

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ke empat elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Anita Wulandari, 2001:17), adalah Desentralisasi Politik , Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan / kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah deerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya / segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Yuliati (2001:22), adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam  keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Anita Wulandari (2001), melakukan penelitian tentang kemampuan keuangan daerah di kota Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, kota Jambi dihadapkan pada kendala rendahnya kemampuan keuangan daerah, yang dilihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Widodo (2001), melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten Boyolali. Hasilnya menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan masih relatif rendah dan cenderung menurun.

Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis ingin mereplikasi dan mengembangkan penelitian-penelitian tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan, antara lain:

1.      Periode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2001-2005, sedangkan penelitian sebelumnya pada periode sebelum tahun 2002.

2.      Daerah penelitian. Penelitian ini mengambil daerah penelitian di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan peneliti terdahulu mengambil daerah penelitian di kota Jambi, Boyolali, dan Sragen.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik unuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :

”ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO”

B.     Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penilitian ini adalah: ”Apakah tedapat perkembangan kemampuan keuangan daerah di kabupaten Sukoharjo dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah?”

C.    Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih terfokus pada perkembangan APBD di Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2001-2005.

D.    Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

E.     Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1.      Menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.

2.      Dapat dijadikan acuan atau referansi untuk penelitian berikutnya.

F.     Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuaraikan sebagai berikut

BAB I       PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuaraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pembahasan tentang akuntansi pemerintahan, otonomi daerah, tinjauan keuangan daerah, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), analisis rasio APBD dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III    METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, obyek penelitian, data dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV    ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Kabupaten Sukoharjo, baik kondisi geografis maupun segi ekonomi dan hasil analitis data serta pembahasannya.

BAB V     PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis data dan pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pemerintah kabupaten Sukoharjo.

 Download Skripsi Gratis Lengkap versi Microsoft Word  Klik di  analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten sukoharjo.rar  [JIKA MEMINTA PASSWORD Bisa Lihat di FACEBOOK Kami]

 

Read More

Skripsi Gratis Peranan Perilaku Sosial PT. X Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitarnya

Download Skripsi Lengkap Gratis PERANAN PERILAKU SOSIAL PT X SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITARNYA

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Permasalahan

            Kemajuan sebuah perusahaan yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, politik dan budaya membuat dunia bisnis melaju dengan cepat, dan merupakan suatu hal yang positif apabila dibarengi dengan adanya tanggung jawab perusahaan terhadap apapun yang dilakukan. Karena pada dasarnya kemajuan tersebut mengakibatkan makin maju dan kompleksnya aktivitas perusahaan yang mengarah pada keinginan perusahaan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Kemudahan-kemudahan itu didapat, karena selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, antara lain membuka lapangan pekerjaan, menyediakan kebutuhan masyarakat dan pembayaran pajak bagi pemerintah.

            Bisnis yang baik selalu mempunyai misi tertentu yang luhur dan tidak sekedar mencari keuntungan, akan tetapi harus dapat meningkatkan standar hidup masyarakat dan membuat hidup manusia lebih manusiawi melalui pemenuhan kebutuhan secara baik. Bisnis yang hanya mencari keuntungan telah menyebabkan perilaku yang menjurus menghalalkan segala cara demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan nilai-nilai manusiawi lainnya.

            Sekarang ini perusahaan dihadapkan pada persaingan global dengan linkungan yang berubah secara cepat. Perekonomian kapitalis yang pada prakteknya sering mengabaikan kepentingan sosial dan lingkungan, perlahan namun pasti sudah mulai mengadopsi nilai-nilai sosial. Perekonomian kapitalisme yang dulu hanya menekankan pada aspek pertumbuhan skala makro dan maksimalisasi laba berkelanjutan pada skala perusahaan, sekarang mulai memperhatikan kepentingan di luar laba. Hal ini menuntut manajemen perusahaan untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan stockholders, tetapi lebih pada kepentingan stakeholders.

            Munculnya akuntansi sosial tidak terlepas dari kesadaran perusahaan terhadap kepentingan lain selain untuk memaksimalkan laba bagi perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa mereka selalu bersinggungan dengan berbagai kontroversi dan masalah sosial sehingga perusahaan mulai memperhartikan hubungan dengan lingkungan sosial.

            Akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial merupakan perluasan pertanggungjawaban organisasi (perusahaan) diluar batas-batas akuntansi keuangan tradisional, yaitu menyediakan laporan keuangan tidak hanya kepada pemilik modal khususnya pemegang saham. Perluasan ini didasarkan pada anggapan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas  dan tidak sekedar mencari uang untuk para pemegang saham tetapi juga bertanggung jawab kepada seluruh stakeholders. Hal ini terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang telah mengakomodasi hal tersebut, yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 1 paragraph ke-9 :

”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”  

            Laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik dan kreditur ternyata belum mencukupi. Dapat dikatakan, entitas perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya bagi entitas tetapi juga dituntut untuk menghasilkan benefit yang maksimal bagi masyarakat umum dan lingkungan sosial, karena pengguna laporan keuangan tidak terbatas kepada pemegang saham, calon investor, kreditur dan pemerintah semata tetapi juga untuk stakeholder yang lain.

            Dalam penerapannya, akuntansi pertanggungjawaban sosial mengalami berbagai kendala, terutama dalam masalah pengukuran elemen-elemen sosial dan dalam rangka penyajiannya di laporan keuangan yang bersifat kuantitatif. Masalah pengukuran timbul terutama karena tidak semua elemen sosial dapat diukur dengan satuan uang serta belum terdapatnya standar akuntansi yang baku mengenai pengukuran dan pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

            Perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai mempedulikan lingkungan sosialnya, mengingat pentingnya aspek sosial tersebut. Wujud perhatian itu tampak pada kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Akuntansi yang merupakan bagian dari dunia usaha ikut memberikan kontribusi dalam merespon kepedulian sosial perusahaan dengan berkembangnya akuntansi sosial termasuk didalamnya pengungkapan aktivitas sosial dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

I.2. Rumusan Masalah

            Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka, penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1.       Bagaimanakah perilaku sosial perusahaan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya terhadap lingkungan sekitarnya ?

2.       Bagaimanakah laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial untuk menilai kinerja sosial perusahaan pada PT”X” ?

I.3. Tujuan Penelitian

            Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perilaku sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya.
2. Mengetahui laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial untuk menilai kinerja sosial perusahaan.

I.4. Manfaat Penelitian

            Penulisan Skripsi ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bermanfaat bagi pembaca dalam menambah wawasan tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang dapat dilakukan pada suatu perusahaan
2. Bermanfaat untuk membantu manajemen perusahaan untuk menyusun suatu laporan tentang biaya-biaya sosial dan laporan nilai tambah sebagai pelengkap dalam laporan keuangan untuk menunjukkan pertanggungjawaban sosial perusahaan.
3. Sebagai referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
   
   
   
   Download Skripsi Gratis Lengkap versi Microsoft Word  Klik di  peranan perilaku sosial pt x sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya.rar  [JIKA MEMINTA PASSWORD Bisa Lihat di FACEBOOK Kami]
    

Read More

Kedudukan dan Fungsi Internal Auditor Pada PT. Citra Bangun, Medan

Download Skripsi Akuntansi Gratis Kedudukan dan Fungsi Internal Auditor Pada PT. Citra Bangun, Medan

BAB  I
PENDAHULUAN

A.    Alasan Pemilihan Judul

Perusahaan, baik milik negara maupun swasta sebagai suatu pelaku ekonomi tidak bisa lepas dari kondisi globalisasi  ekonomi dewasa ini.  Era globalisasi akan mempertajam persaingan-persaingan diantara perusahaan, sehingga perlu pemikiran yang makin kritis atas pemanfaatan secara optimal penggunaan berbagai sumber dana dan daya yang ada.  Sebagai  konsekuensi logis dari timbulnya persaingan yang semakin tajam, ada tiga kemungkinan yaitu mundur, bertahan atau tetap unggul dan bahkan semakin berkembang.  Agar perusahaan dapat bertahan atau bahkan berkembang diperlukan upaya penyehatan dan penyempurnaan meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi serta efektifitas pencapaian tujuan perusahaan.  Menghadapi hal ini, berbagai kebijakan dan strategi terus diterapkan dan ditingkatkan.  Kebijakan yang ditempuh manajemen antara lain meningkatkan pengawasan dalam perusahaan (internal control).

Dalam perusahaan, pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemiliknya sendiri dan dapat pula melalui sistem internal control.  Dengan semakin berkembangnya perusahaan maka kegiatan dan masalah yang dihadapi perusahaan semakin kompleks, sehigga semakin sulit bagi pihak pimpinan untuk    melaksanakan   pengawasan   secara   langsung   terhadap   seluruh  aktivitas

perusahaan.    Dengan   demikian maka dirasakan perlunya bantuan manajer-manajer

yang profesional sesuai dengan bidang yang ada dalam organisasi misalnya bidang pemasaran, produksi, keuangan dan lain-lain.  Perlu adanya struktur organisasi yang memadai, yang akan menciptakan suasana kerja yang sehat karena setiap staf bisa mengetahui dengan jelas dan pasti apa wewenang dan tanggung jawabnya serta dengan siapa ia bertanggung jawab.  Selain itu, dengan bertambah besarnya perusahaan diperlukan  suatu pengawasan yang lebih baik agar perusahaan dapat dikelola secara efektif.  Salah satu sistem pengawasan yang baik adalah melalui sistem internal control.

Untuk menjaga agar sistem internal control ini benar-benar dapat dilaksanakan, maka sangat diperlukan adanya internal auditor atau bagian pemeriksaan intern.  Fungsi pemeriksaan ini merupakan upaya tindakan pencegahan, penemuan penyimpangan-penyimpangan melalui pembinaan dan pemantauan internal control secara berkesinambungan.  Bagian ini harus membuat suatu program yang sistematis dengan mengadakan observasi langsung, pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan kebijakan pimpinan serta pengawasan sistem informasi akuntansi dan keuangan lainnya.

Agar fungsi pemeriksaan intern dapat berjalan dengan baik, maka seorang internal auditor haruslah orang yang benar-benar memahami prosedur audit yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan juga bagian ini harus memiliki kebebasan atau independensi yang cukup terhadap bagian yang diperiksa.

Dalam suatu perusahaan, internal auditor menilai apakah sistem pengawasan intern yang telah ditetapkan manajemen berjalan dengan baik dan efisien, apakah laporan keuangan menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha yang akurat serta setiap bagian benar-benar melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana dan  prosedur yang telah ditetapkan.  Pemeriksaan intern memberikan informasi yang tepat dan objektif untuk membantu manajemen dalam  mengambil keputusan sehingga dapat meningkatkan kemampuan manajemen dan mengurangi kemungkinan yang  dapat merugikan perusahaan.

Melihat banyaknya sumbangan yang dapat diberikan oleh internal auditor kepada manajemen, maka penulis mencoba untuk melihat pentingnya peranan internal auditor untuk membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan.  Maka penulis melakukan peninjauan dan penelitian pada PT. Citra Bangun dengan judul ”Kedudukan dan Fungsi Internal Auditor Pada PT. Citra Bangun, Medan.”

B.     Perumusan Masalah

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan setiap perusahaan pada umumnya selalu menghadapi berbagai masalah.  Adapun masalah yang  dihadapi setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada ruang lingkup kegiatan perusahaan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan pada PT. Citra Bangun, maka penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1.     Apakah fungsi internal auditor pada PT. Citra Bangun dapat berperan bagi tercapainya pemeriksaan intern yang baik?

2.     Apakah kedudukan internal auditor pada perusahaan benar-benar independen sehingga dapat mencapai tujuan pemeriksaan yang objektif?

C.    Tujuan  Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

1.      Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang fungsi dan kedudukan internal auditor dalam perusahaan kemudian membandingkan dengan teori-teori yang selama ini penulis terima dari perkuliahan dan sumber lainnya.

2.      Dari perbandingan ini diajukan saran yang mungkin bagi pihak yang berkepentingan.

3.      Untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan penyelesaian kuliah guna memperoleh gelar sarjana ekoomi pada Fakultas Ekonomi STIE Harapan Medan.

D.  Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan beberapa hipotesis:

1.     Fungsi dan kedudukan internal auditor dalam perusahaan telah berfungsi cukup  baik, hal ini  terjadi karena adanya dukungan dari pihak top manajer.

2.     Internal auditor dalam melaksanakan program pemeriksaan telah membuat rencana pemeriksaan yang cukup bagus.

3.     Kedudukan internal auditor cukup independen dalam perusahaan karena berada dibawah kedudukan  komisaris dan direktur utama.

E.   Metode Penelitian

1.      Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian kepustakaan dan penelitian ke lapangan.  Penelitian kepustakaan ditempuh dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan internal auditor.  Penelitian ke lapangan dilakukan dengan cara meninjau peranan dan fungsi internal auditor dalam perusahaan, yaitu PT. Citra Bangun.

2.      Jenis Data

Jenis data yang penulis kumpulkan berupa data primer dan data sekunder.  Data primer diambil langsung dari objek penelitian (PT. Citra Bangun) antara lain:

a.      Sejarah singkat perusahaan

b.     Struktur atau bagan organisasi perusahaan

c.      Data yang berhubungan dengan audit intern

Sedangkan data sekunder diperoleh penulis dari buku-buku, catatan-catatan kuliah dan literatur-literatur yang berhubungan dengan audit intern.

3.      Teknik Pengumpulan Data

Data dilakukan dengan:

a.         Observasi, yaitu melakukan serangkaian pengamatan langsung terhadap internal auditor pada PT. Citra Bangun

b.        Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak atau bagian-bagian yang berwenang dalam perusahaan tersebut.

c.         Kepustakaan, yaitu mengumpulkan sejumlah informasi mengenai teori-teori audit intern dan teori lain yang mendukung.

4.      Metode Penganalisaan Data

a.         Metode deskriptif, yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk diklasifikasikan, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan yang ditulis.

b.         Metode komparatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan teori-teori dengan praktek di dalam perusahaan, kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran-saran dari hasil perbandingan tersebut.

Download Skripsi Gratis Lengkap versi Microsoft Word  Klik di  Kedudukan dan Fungsi Internal Auditor Pada PT. Citra Bangun, Medan.rar  [JIKA MEMINTA PASSWORD Bisa Lihat di FACEBOOK Kami]

 

Read More

Implementasi Balanced Scorecard sebagai alat pengukur kinerja pada PT Bestindo Intiselaras

Implementasi Balanced Scorecard metode pengukuran kinerja yang dapat menilai kinerja perusahaan secara akurat dan menyeluruh

JUDUL : Implementasi Balanced Scorecard sebagai alat pengukur kinerja pada PT Bestindo Intiselaras

ABSTRAK :

Dalam menghadapi lingkungan bisnis yang makin kompleks seperti saat ini dibutuhkan metode pengukuran kinerja yang dapat menilai kinerja perusahaan secara akurat dan menyeluruh.  Dalam hal ini metode yang dapat digunakan adalah Balanced Scorecard.  Balanced Scorecard mengukur kinerja dari empat perspektif, yaitu: perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan perspektif keuangan.  Penulis melakukan analisis pada PT Bestindo Intiselaras dengan menggunakan data tahun 2004-2005 untuk menganalisis perspektif keuangan, sedangkan untuk perspektif lainnya penulis melakukan analisis melalui perhitungan kuesioner yang disebarkan kepada staff dan pelanggan PT Bestindo Intiselaras.  Dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis diketahui bahwa kinerja PT Bestindo secara keseluruhan sudah cukup baik.  Kesimpulan yang dapat diambil penulis melalui analisis yang sudah dilakukan adalah bahwa Balanced Scorecard merupakan metode yang terbaik dalam melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan, karena Balanced Scorecard mengangkat aspek-aspek penting yang diabaikan oleh pengukuran kinerja secara tradisional, seperti aspek sumber daya manusia, sistem yang digunakan dalam perusahaan, proses operasional, dan aspek kepuasan pelanggan, sehingga hasil pengukuran dengan Balanced Scorecard akan lebih akurat.  Dimana hasil pengukuran kinerja yang akurat adalah sangat penting bagi management, baik dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian, serta dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang Masalah

Saat ini masih banyak perusahaan yang mengukur kinerjanya hanya berdasarkan pada tolak ukur keuangannya saja.  Padahal dalam menghadapi lingkungan bisnis yang semakin kompleks seperti saat ini, pengukuran kinerja yang hanya berdasar pada tolak ukur keuangan sudah tidak lagi memadai karena mempunyai banyak kelemahan, antara lain:

1.   Pemakaian kinerja keuangan sebagai satu-satunya penentu kinerja perusahaan bisa mendorong manajer untuk mengambil tindakan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang.  Misalnya, untuk menaikkan profit atau ROI, seorang manajer bisa saja mengurangi komitmennya terhadap pengembangan atau pelatihan bagi karyawan, termasuk investasi-investasi dalam sistem dan teknologi untuk kepentingan perusahaan masa depan.  Dalam jangka pendek kinerja keuangan meningkat, namun dalam jangka panjang akan menurun.

2.   Diabaikannya aspek pengukuran non-finansial dan intangible asset pada umumnya, baik dari sumber internal maupun eksternal akan memberikan suatu pandangan yang keliru bagi manajer mengenai perusahaan di  masa sekarang terlebih lagi di masa datang.

3.   Kinerja keuangan hanya bertumpu pada kinerja masa lalu dan kurang mampu sepenuhnya untuk menuntun perusahaan kearah tujuan perusahaan.

Agar sukses setiap perusahaan, harus menginvestasikan dan mengelola asset intelektual mereka.  Hal ini disebabkan karena asset intelektual memampukan perusahaan untuk:

-          Membangun hubungan baik dengan konsumen yang akan memelihara kesetiaan dari konsumen yang ada dan memungkinkan segmen konsumen dan area pasar yang baru dapat dilayani dengan efektif dan efisien.

-          Memperkenalkan produk dan jasa inovatif yang diinginkan oleh target segmen konsumen.

-          Memproduksi produk dan jasa yang berkualitas tinggi pada tingkat biaya yang rendah dan dengan waktu tunggu yang singkat.

-          Mengerahkan kemampuan dan motivasi karyawan untuk melakukan peningkatan secara terus menerus dalam kapabilitas proses, kualitas, dan waktu respon.

Dalam hal ini, kesuksesan perusahaan tidak dapat dimotivasi atau diukur dalam jangka pendek dengan model akuntansi keuangan tradisional saja.  Balanced scorecard merupakan kerangka kerja baru untuk mengintegrasikan ukuran yang diperoleh dari strategi.  Dengan tetap mempertahankan ukuran keuangan dari performance sebelumnya, balanced scorecard memperkenalkan driver tambahan yang meliputi konsumen, proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Balanced scorecard lebih dari sekedar sistem pengukuran.  Perusahaan dapat menggunakan balanced scorecard sebagai dasar untuk mengatur kerangka kerja untuk proses manajemen mereka.  Perusahaan dapat membangun balanced scorecard mula-mula dengan tujuan yang terbatas, misalnya untuk mendapatkan klarifikasi, konsensus, dan fokus terhadap strategi mereka, lalu mengkomunikasikan strategi tersebut kepada seluruh anggota perusahaan.

Dengan kata lain, balanced scorecard mendidik manajemen dan organisasi pada umumnya untuk memandang perusahaan dari kurang lebih empat perspektif: keuangan, pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan, serta bisnis internal, yang menghubungkan pengendalian operasional jangka pendek ke dalam visi dan strategi bisnis jangka panjang.

Kekuatan sebenarnya balanced scorecard terjadi saat mentransform sistem pengukuran menjadi sistem manajemen.  Dengan kata lain balanced scorecard dapat digunakan untuk:

1.      Mengklasifikasi dan mendapatkan konsensus (persetujuan) mengenai strategi.

2.   Mengkomunikasikan strategi pada anggota perusahaan.

3.   Menjelaskan tujuan tiap departemen dan individu terhadap strategi.

4.   Menghubungkan tujuan strategis dengan target jangka panjang dan anggaran tahunan.

5.   Mengidentifikasi dan menjelaskan inisiatif strategis.

6.   Melakukan peninjauan strategis secara berkala dan sistematis.

7.   Memperoleh umpan balik untuk mempelajari dan mengembangkan strategi.

Seperti yang telah disebutkan diatas, balanced scorecard mengklasifikasikan pengukuran kinerja ke dalam 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan.  Keempat perspektif ini menawarkan suatu keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, yaitu hasil yang diinginkan, pemicu kinerja, dan tolak ukur kinerja.

Berdasarkan kelebihan yang dimiliki balanced scorecard, maka penulis tertarik untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang terdapat di dalam balanced scorecard ke dalam skripsi  yang berjudul “Implementasi Balanced Scorecard sebagai alat pengukur kinerja pada PT Bestindo Intiselaras”.

1.2       Rumusan Masalah

Saat ini masih banyak perusahaan yang mengukur kinerjanya secara tradisional, yaitu hanya dengan menitikberatkan pada aspek keuangannya saja.  Perusahaan cenderung berorientasi pada keuntungan jangka pendek dan  mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu penulis mencoba menerapkan beberapa pengukuran sederhana dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard untuk menganalisis kinerja perusahaan.  Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.      Bagaimana pengukuran kinerja yang selama ini diterapkan di PT Bestindo Intiselaras?

2.   Bagaimana kinerja perusahaan jika diukur dengan sistem pengukuran Balanced Scorecard?

1.3       Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kinerja PT Bestindo Intiselaras apabila diukur dengan perspektif Balanced Scorecard.

1.4       Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.   Bagi perusahaan, untuk mendapatkan masukan tentang pengukuran kinerja dengan menggunakan Balance Scorecard serta memberikan manfaat dalam menetapkan pengukuran kinerja yang lebih komprehensif.

2.  Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan beberapa teori yang diperoleh dalam perkuliahan.

3.   Bagi pihak lain yang berkepentingan, untuk memberikan informasi yang berkenaan dengan pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan Balanced Scorecard.

I.5        Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I.     Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitan, dan manfaat penelitian.  Penulis mencoba untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan perspektif-perspektif yang ada dalam Balance Scorecard.

Bab II.    Tinjauan Literatur

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dan karakteristik sistem pengukuran kinerja, serta mengenai balanced scorecard dan perspektif-perspektif yang ada didalamnya sebagai suatu sistem pengukuran kinerja. 

Bab III.   Gambaran Umum Objek Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran umum, struktur organisasi, dan  ruang lingkup kegiatan PT Bestindo Intiselaras sebagai obyek penelitian.

Bab IV.  Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis mencoba untuk  melakukan analisis data, baik data finansial maupun data nonfinansial, serta pembahasan terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan keempat perspektif dalam Balanced Scorecard, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran.

Bab V.   Simpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan atas analisis data yang dilakukan di PT Bestindo Intiselaras, selain itu penulis juga memberikan saran mengenai kemungkinan pengukuran kinerja Balanced Scorecard sebagai alternatif untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih akurat.

Download Skripsi Gratis Lengkap versi Microsoft Word  Klik di  Implementasi Balanced Scorecard sebagai alat pengukur kinerja pada PT Bestindo Intiselaras.rar [JIKA MEMINTA PASSWORD Bisa Lihat di FACEBOOK Kami]

Read More